Berita Terkini

Anggota KPU Provinsi Lampung (Ketua Divisi Data dan Informasi), Ervhan Jaya dan Tim Sekretariat KPU Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 bertempat di Bandar Lampung.

Anggota KPU Provinsi Lampung (Ketua Divisi Data dan Informasi), Ervhan Jaya dan Tim Sekretariat KPU Provinsi Lampung menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 bertempat di Bandar Lampung. Selanjutnya adapun pemateri Pertama dari Dr. Tuntun Sinaga dengan materi Evaluasi Non Tahapan Pemilihan, Pemateri Kedua dari Dr. Budiono dengan materi Evaluasi Tahapan Pemilihan, dan Ketiga Bapak Fadli Khoms, S.H.I dengan materi Evaluasi Kelembagaan dan Evaluasi Faktor Eksternalitas. Ada pun yang hadir yaitu dari Media Masa, Stakholder, dan Partai Politik Se-Kabupaten Pesawaran

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami menjadi narasumber dalam acara Sudut Pandang Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Kantor TVRI Lampung.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami menjadi narasumber dalam acara Sudut Pandang Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Kantor TVRI Lampung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Budi Harjo sebagai Pengamat Politik UNILA. Erwan Bustami menyampaikan kendala yang terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024 lalu, seperti turunnya partisipasi masyarakat, dan tantangan-tantangan yang ada. Erwan Bustami juga mengapresiasi bantuan dari berbagai pihak seperti Kepolisian, TNI, Forkopimda, Kejaksaan, dan semua pihak yang berperan aktif dalam mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024 lalu.  

Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Ibu Iffa Rosita menghadiri kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi dan Proyeksi Divisi Hukum Pengawasan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di dampingi oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Ibu Iffa Rosita menghadiri kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi dan Proyeksi Divisi Hukum Pengawasan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di dampingi oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Kegiatan FGD ini dilaksanakan guna melakukan evaluasi terhadap Divisi Hukum dan Pengawasan selama Tahapan Pemilihan Serentak 2024, proses pengawasan internal di KPU Kabupateb/Kota berjalan atau tidak, mulai Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaporkan setiap bulannya. Pada Kesempatan ini ibu Iffa menyampaikan bahwa pentingnya FGD ini sebagai evaluasi bersama terkait pelaksanaan Pilkada Tahu 2024. Harapannya setiap KPU Kabupaten/Kota juga bisa melakukan FGD yang lebih luas, tidak hanya Divisi Hukum, tetapi juga divisi-divisi lainnya. Hasilnya dapat dilaporkan dan ditampung KPU Provinsi, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama-sama. Pada kesempatan itu, Iffa juga menyempatkan diri mengunjungi kantor KPU Provinsi Lampung dan berdiskusi bersama jajaran Ketua, Anggota, Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi Lampung. Turut hadir Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.  

KPU Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Pleno Rutin Mingguan bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung.

KPU Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Pleno Rutin Mingguan bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung. Rapat Pleno dikuti Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Anggota KPU Provinsi Lampung Febri Indra Kurniawan, Angga Lazuardy, dan Kemudian Ahmad Zamroni serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma’ruf yang mengikuti Pleno secara Daring melalui Zoom Meeting, Kabag, Pejabat Fungsional, dan Kasubbag di Lingkungan KPU Provinsi Lampung. Dalam rapat pleno dibahas antara lain Kegiatan FGD Hukum akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 yang dihadiri oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita berserta tim selanjutnya Kegiatan FGD Evaluasi Pilkada serentak 2024 dan KPU Award akan dilaksanakan bersamaan pada tanggal 02-04 maret 2025.

KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman Kantor KPU Provinsi Lampung.

KPU Provinsi Lampung melaksanakan apel rutin mingguan di halaman Kantor KPU Provinsi Lampung. Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Divisi SDM dan Litbang, Angga Lazuardy yang pada amanatnya berharap pasca dikeluarkannya inpres nomor 1 tahun 2025 adalah bahasa lain dari wujud cinta bela negara kita sebagai yang melaksanakan tugas di lingkungan KPU Provinsi Lampung agar dapat berpedoman prinsip efisiensi yang tertuang dalam inpres nomor 1 tahun 2025 dengan harapan tidak merubah apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita selama ini. Kegiatan ini diikuti oleh Kabag, Kasubag, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Tenaga Kesekretariatan dan Pamdal.

KPU Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu bertempat di Aula KPU Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

KPU Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu bertempat di Aula KPU Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Lampung Angga Lazuardy, kemudian didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Lampung Dedi Fernando, Febri Indra Kurniawan, Ahmad Zamroni serta Pejabat Struktural dan Fungsional KPU Provinsi Lampung Adapun pemateri pada kegiatan tersebut yaitu Anggota DKPP RI, M. Tio Aliansyah, Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Lampung Periode 2024-2025 Fitri Yanti dan Yusdiyanto. Bimbingan teknis diselenggarakan dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Provinsi Lampung, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, Pejabat Struktural dan Fungsional KPU Provinsi Lampung dan Tim Pemeriksa Daerah Unsur KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi