Berita Terkini

Salah satu tugas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masa non-tahapan adalah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kegiatan ini menjadi fokus kerja KPU di luar masa tahapan aktif, dengan tujuan menyajikan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai landasan penyusunan data pemilih pada pemilu berikutnya. Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, PDPB merupakan kegiatan memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional, termasuk data Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Tujuan utamanya adalah memelihara dan memperbarui DPT secara berkelanjutan guna mendukung penyusunan DPT pada pemilu mendatang serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Pada tanggal 2 Juli 2025, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota untuk periode triwulan II Tahun 2025. Sebanyak 14 kabupaten/kota melaksanakan rapat pleno tersebut secara serentak, kecuali Kabupaten Pesawaran yang belum melaksanakan PDPB pada triwulan II ini dikarenakan masih dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 20/PHP.BUP-XXIII/2025 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu Pleno Rekapitulasi PDPB Tingkat Provinsi Lampung Semester I 2025 belum bisa dilaksanakan, yang seyogyanya dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada tanggal 4 Juli 2025 yang lalu, dengan demikian KPU Provinsi Lampung baru akan melaksanakan Pleno Rekapitulasi PDPB pada periode akhir Semester II 2025.

Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Perencanaan dan Logistik, Ahmad Zamroni menyampaikan Buku Laporan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 KPU Se-Provinsi Lampung kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diterima oleh Anggota KPU RI Bapak Yulianto Sudrajat di Jakarta. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Lampung, yang meliputi pelaksanaan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 15 Kabupaten/Kota, secara umum telah berjalan dengan lancar, aman dan damai tanpa kendala yang berarti. Dengan penyusunan Buku Laporan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tersebut, selain sebagai tanggung jawab administrasi dan pelaporan oleh KPU se-Provinsi Lampung, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap Penyelenggara dan Pihak terkait yang berkepentingan sebagai dokumentasi komprehensif, referensi jangka panjang, sarana evaluasi dan akuntabilitas, serta alat untuk analisis dan perbaikan proses Pemilu dan Pemilihan di masa depan.

Anggota KPU Provinsi Lampung Hermansyah melakukan Monitoring dan Supervisi Pasca Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Hermansyah didampingi oleh Kepala Bagian Tekmas, Yustian Umri Sangon, serta Tim Hukum KPU Provinsi Lampung. Tim melakukan diskusi dan evaluasi bersama jajaran KPU Kabupaten Pesawaran terkait dinamika tahapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pasca penetapan hasil pemilihan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk penguatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tahapan yang telah dilalui.  

KPU Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Anggaran Hibah Pilkada 2024 bersama Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung melalui media daring yg diikuti oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Pada Rakor tersebut Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Arif Ma’ruf menegaskan mengenai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan atas anggaran Hibah Pilkada 2024 yang di buktikan dengan realisasi telah didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang cukup dan lengkap.

KPU Provinsi Lampung mengikuti Entry Meeting secara daring bersama Inspektorat KPU RI dalam rangka pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. Evaluasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan mendorong efektivitas program kelembagaan.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami upacara dan syukuran hari bhayangkara ke 79, dengan tema “Polri Presisi Mengabdi Untuk Masyarakat Guna Mendukung Astacita”, yang diselenggarakan oleh Polda Lampung di lapangan Mapolda Lampung. Upacara Hut Bhayangkara Polda Lampung dihadiri Forkopimda Lampung, aktivis dan seluruh Rektorat yang ada di perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung, upacara di Inspekturi oleh Kapolda Lampung Helmy Santika. Upacara ditandai dengan tanda penyematan Bhayangkara Nararia kepada perwakilan 3 personel Polda Lampung dan di lakukan oleh Helmy Santika selaku Kapolda Lampung.