Berita Terkini

KPU Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat koordinasi Digitalisasi Hasil Pemilu Tahun 2019, Jumat (20/12). Kegiatan yang dilaksanakn di Aula KPU Provinsi Lampung ini diikuti oleg KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.   Dalam Pemaparan materi Agus Ryanto menjelaskan bahwa Digitalisasi Hasil Pemilu merupakan proses pengubahan berkas hasil pemilu menjadi data digital dengan menerapkan prinsip data terbuka dalam merilis data. Digitasliasi Hasil Pemilu 2019 perlu untuk dilakukan pendataan dan dikumpulkan ke dalam satu wadah supaya lebih sistematis dan mudah diakses.  "nantinya Data Digital Hasil Pemilu akan ditempatkan kedalam portal resmi KPU “Open Data Pemilu”, data tersebut terbuka untuk umum, bebas digunakan dan dapat disebarluaskan kembali. akan tetapi tentunya data yang disebarluaskan tersebut telah memenuhi ketentuan" jelasnaya. Tujuan adanya digitalisasi ini sendiri yaitu Sebagai  Arsip  Lembaga, Sebagai Perpustakaan Data, Menyediakan Data SIAP OLAH kepada Publik, Pembenahan Tata Kelola Data Kepemiluan dan Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas KPU. (ARN/TKMS)

KPU Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja Komite I DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung, Drs Ahmad Bastian SY, Jumat (20/12). Kegiatan kunjungan kerja ini dalam rangka koordinasi terkait persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor KPU Provinsi Lampung. Drs. AHMAD Bastian SY dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan inventarisasi materi Komite I terkait Undang-undang Pilkada dan pengawasan atas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komite I melaksankan monitoring dan pengawasan di berbagai daerah yang melaksankan Pilkada. "Sesuai dengan laporan yang telah diberikan untuk sampai saat ini pelaksanaan tahapan Pilkada di Provinsi Lampung berjalan dengan lancar dari penandatangan NPHD, pengumuman perseorangan dan launcing Pilkada"ungkapnya. Lanjut beliau kedepan jika terdapat hal-hal yang perlu di konsultasikan dipersilahkan untuk komisioner KPU Provinsi Lampung menghubunginya. Hal ini merupakan bentuk penyerapan aspirasi sebagai perwakilan daerah. 

KPU Provinsi Lampung menghadiri peluncuran Pemilihan serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat, Jum'at (13/12). Kegiatan di Lapangan Meredeka, Krui Pesisir Barat. Anggota KPU Provinsi Lampung, Antoniyus dalam sambutannya menyampikan bahwa Pemilihan pasa hari Rabu, 23 September 2020 dilaksanakan serentak secara Nasional dan di Provinsi Lampung serentak di 8 Kabupaten Kota termasuk Kabupaten Perisir Barat. Semoga momentum launcing ini yang ramai dihadiri masyarakat dapat menjadi awal suksenya penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020. Sementra itu wakil Bupati Pesisir Barat dalam sambutannya menghimbau untuk seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah dan partai politik untuk ikut serta Melaksanakan sosialisasi sebagai bekal pengetahuan masyarakt dalam rangka menyonsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 . Pemerintah daerah Pesisir Barat mendukung sepenuhnya agar penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 berjalan dengan aman damai dan lancar. Ia juga menghimbau untuk Tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Kegiatan diakhiri dengan pelepasan burung merpati. (TKMS/ARN)

KPU Provinsi Lampung membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tatacara Pencalonan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 8 Kab/Kota Se Provinsi Lampung. (Selasa, 10/12) Kegiatan yg berlangsung di Hotel Emersia ini dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami. Dalam sambutanya beliau meemberikan arahan bahwa proses pencalonan merupakan tahapan pemilihan yang krusial sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu dalam bimbingan teknis ini selain narasumber dari KPU Provinsi Lampung juga dari KPU RI. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari ini juga disi dengan laporan KPU Kabupaten dan Kota dalam Persiapan Pemilihan Serentak di daerah masing-masing.  #pilkadaserentak2020  #KPUMelayani 

Jakarta, lampung.kpu.go.id, Hoaks timbul dari ketidak puasan seseorang dengan sistem yang ada. Hoaks sudah ada sejak dulu akan tetapi tumbuh subur seiring perkembangan media sosial. Melalui media sosial para penggunannya bisa menshare secara bebas dan kemudian menjadi pesan berantai ungkap Anisa Dasuki saat membuka materi strategi komunikasi dalam memerangi hoaks, senin (18/11). Dihari kedua sesi pertama Rapat Koordinasi Kehumasan dan Pengelolaan Informasi publik oleh KPU RI ini diisi oleh Anisa Dasuki seorang News Presenter di salah satu stasiun swasta Nasional. Dalam penyampaian materi anisa dasuki memaparkan bahwa Hoaks memiliki berbagai tipe seperti menduplikasi situs resmi, membuat domain mirip dengan situs berita resmi dan memunculkan screen capture media conventional dengan penambahan kata bombastis. Berbagai tipe tersebut berkembang melalui pengguna media sosial yang hanya melihat judul bombastis tanpa  membaca isi tanpa meninjau kembali apakah berita itu benar dan langsung men-share. Menangkal berita Hoaks merupakan kerja berat bagi suatu lembaga. Proses pengendalian hoaks atau untuk memadamkannya dapat melalui narasi yang berisi informasi sesuai dengan fakta sebenarnya yang digali dari berbagai sumber. Proses penyebarannya melalui berbagai media yang ada, knferensi pers, termasuk media sosial dengan menampilkan infografis yang menarik. "Saat konferensi pers perhatikan kata pertama yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan harus singkat padat dan jelas, jangan sampai menimbulkan salah persepsi karena kalimat menggantung. Mengapa ini penting, karena media hanya akan menampilkan pernyataan dengan waktu tidak lebih dari 30 detik"ungkapnya. Lebih lanjut beliau menjelaskan jangan sampai menghindar dari wartawan ketika hoaks berlangsung, harus segera memberikan klarifikasi. (Arn/tkms)

Jakarta lampung.kpu.go.id, KPU Provinsi Lampung mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan dan Informasi Publik, Minggu (17/11). Kegiatan yang diadakan oleh KPU Republik Indonesia ini diikuti oleh KPU Provinsi se Indonesia. Kegiatan dibuka oleh anggota KPU RI, Viryan. Sebelum dibuka Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Nur syarifah dalam laporannya menjelaskan bahwa pada kegiatan Rakor Kehumasan dan Pengelolaan informasi publik ini akan dilaksanakan Evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik  Serta rencana strategis KPU. Selain itu kegiatan juga akan Meberikan penghargaan karya jurnalistik untuk media dan penghargaaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Selanjutnya dalam sambutannya, anggota KPU viryan menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum KPU secara berjenjang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepemiluan. Selanjutnya beliau menjelasakan bahwa Hoaks berkembang karena tingkat pengetahuan atau literasi publik terhadap Pemilu itu masih rendah. Oleh karena itu KPU berharap mari bersama sama untuk memotong hoaks yang beredar dengan menyampaikan informasi publik sedetail mungkin dan sesegera mungkin dimana saat hoals mulai beredar . "Untuk memberikan literasi dan memberikan informasi publik tersebut KPU melakukan peluncuran e-PPID. Dengan adanya pelunjuran aplikais ini diharapkan Publik semakin mudah mengakses informasi kepemiluan"punkasnya. (ARN/TKMS)