Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan rapat koordinasi sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020, Selasa (10/03). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Lampung ini dibuka secara langsung oleh Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tanthow.
Beliau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gratifikasi sebagai bentuk korupsi yaitu penyelewengan. KPU yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan dan menetapkan segala hal tentang kepemiluan, sehingga hal ini dapat memunculkan potensi adanya penyelewengan. “oleh karena itu penting adanya sikap saling mengingatkan. Nilai-nilai etik ini menjadi sangat penting dan harus menjadi budaya KPU”ungkapnya. Beliau juga menjalelaskan bahwa KPU diawasi secara intern dan ekstern. Pengawasan eksteren yaitu Bawaslu, Media, dan lainnya. Sedangkan Internen yaitu melalui sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Selanjutnya kegiatan diisi dengan materi oleh Anggota KPU RI, Ilham Saputra. Beliau menjelaskan mengenai Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, Dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang/setara uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan Cuma-cuma, Perjalanan wisata, Fasilitas penginapan, Tiket perjalanan dan Fasilitas Lain-lain. Peraturan KPU tentang Gratifikasi tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Materi selanjutnya yaitu mengenai PENYELENGGARAAN SPIP DAN KARTU KENDALI DI LINGKUNGAN KPU oleh Inspektorat KPU RI, Materi mengenai SATUAN PENGAWASAN INTERN & SISTEM PENGENDALIAN INTERN oleh Dr. Budiyono, S.H., M.H. (Ketua SPI Universitas Lampung) dan materi mengenai IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH oleh HIMAWAN, Ak.CA.PIA dari perwakilan BPKP PROVINSI LAMPUNG. (TKMS/ARN)
