Berita Terkini

Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung (Anggota Antoniyus, Ali Sidik, Kabag Teknis, Partisipasi dan Humas, Yustian Umri Sangon, Kasubbag Partisipasi dan Humas, Apid Heri Herlambang, Kasubbag Teknis, Ismail beserta jajaran) melanjutkan Audiensi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (14/07). Audiensi diterima oleh Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo beserta Jajaran di Ruang Rapat Kantor setempat. Audiensi dalam rangka silaturahmi dan membangun sinergitas antarlembaga dan membangun Kerjasama multi pihak guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 dan tahapannya telah dimulai pada 14 Juni 2022.  #KPUMelayani #KPULampung #PemiluSerentak2024

Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Bersama KPU Kabupaten Kota se Provinsi Lampung, Rabu (20/07). Kegaitan yang dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Lampung diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten/Kota, Kasubbag Teknis dan Hupmas dan Operator di 15 KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami dan dilanjutkan pemaparan materi Persiapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Provinsi Lampung, Ismanto dan Materi tentang Standar Operasional Prosedur Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke SIPOL oleh Kepala Bagian Teknis, Partisipasi dan Humas, Yustian Umri Sangon serta penyampaian laporan KPU Kabupaten Kota terkait persiapan pembentukan Helpdesk seperti kesiapan SDM, Sarana dan Prasarana. Turut hadir dalam kegiatan Angota KPU Provinsi Lampung, Antoniyus dan Via Daring Anggota KPU Provinsi Lampung, M Tio Aliansyah.  Dalam pemaparannya Ismanto menjelaskan bahwa Tim Helpdesk SIPOL merupakan sebuah tim yang berfungsi menyampaikan/ mendistribusikan informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi Pra Tahapan Verifikasi Partai Politik salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam Aplikasi SIPOL sesuai dengan tingkatan di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Ismanto menjelaskan bahwa pada proses pendaftaran Partai Politik dilaksankan di KPU RI, sedangkan untuk tahapan proses verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual terdapat tahapan yang dilaksanakan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  Pada tahapan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota Ismanto menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk Meneliti dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik, Melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik, Menyusun Berita Acara hasil verifikasi dan kemudian Menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU Provinsi. Sedangkan pada tahap verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas memverifikasi faktual terhadap kepengurusan dan domisili kantor tetap Parpol, verifikasi pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat kabupaten/kota, verifikasi terhadap keanggotaan pengurus  Parpol, verifikasi faktual keanggotaan Parpol tingkat kabupaten/kota, menyusun berita acara hasil veriifikasi faktual Kabupaten/Kota, Menyampaikan hasil verifikasi kepada KPU Provinsi dan juga Melakukan verifikasi hasil perbaikan. Pada Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menggunakan Metode Krecjie & Morgan untuk menentukan jumlah sampel dan Metode Sistematika Sampel untuk menentukan pencuplikan sampel dan melakukan verifikasi  faktual, bertemu  secara  langsung  dengan anggota partai politik. #KPUMelayani #KPULampung #PemiluSerentak2024

Bandar Lampung, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan M. Tio Aliansyah beserta Kasubbag Hukum dan Tim Hukum melaksanakan Monitoring dan Supervisi Penyuluhan Produk Hukum di KPU Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penguatan lembaga untuk persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang berintegritas, Rabu (20/07). Kegiatan monitoring dan Supervisi sambut oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat dan Jajaran di Aula Kantor setempat.   M. Tio Aliansyah menyampaikan Materi PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diubah denhan PKPU Nomor 8 Tahun 2021, Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.   #KPUMelayani #KPULampung #PemiluSerentak2024

Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas-tugas Subbag KUL dan Rencana Penggunaan Aplikasi E-Inventory Pada Satker KPU Se-Provinsi Lampung, Rabu (20/07). Kegiatan dibuka oleh Kabag Keuangan Umum dan Logistik, MM Reni Lestiani, yang diampingi oleh Plt. Kasubbag Umum dan Logistik dan kKasubbag Keuangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Mashur Sampurna Jaya.    Sekretaris KPU Provinsi Lampung dalam arahannya menyampaikan bahwa Seluruh Kabupaten/Kota diharapkan untuk melakukan update aset BMN pada Aplikasi Simak BMN sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa apabila ada asset yang sudah rusak berat untuk segera dilakukan proses penghapusan dan asset dengan kondisi baik agar segera di data dan diinput kedalam aplikasi e-Inventori. Mashur juga mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pendataan pada tanggal 1 Agustus 2022 dan semua barang harus berkode (KIR) dan Barkode harus sudah terpasang baik di barang maupun data barkode di ruangan.    Sebagai informasi e-Inventori merupakan aplikasi buatan KPU Provinsi Lampung yang dapat mempermudah dalam pelacakan barang dan juga agar mempermudahkan dalam pertanggung jawaban. #KPUMelayani #KPULampung #PemiluSerentak2024

Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung melaksanakan Audiensi ke Dinas Sosial Provinsi Lampung, Selasa (19/07). Kegiatan audiensi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Antoniyus yang didampingi Kabag Teknis, Partisipasi dan Humas dan Kasubbag Partisipasi dan Humas diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi beserta jajaran di ruang kerjanya. Audiensi dilaksankan dalam rangka silaturahmi dan membangun sinergitas antarlembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 dan tahapannya telah dimulai pada 14 Juni 2022. Antoniyus menyampaikan bahwa untuk menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 diperlukan Kerjasama multi pihak. Keterlibatan para pihak ini merupakan variabel penting karena berdampak terhadap tingkat kepercayaan. Berkaitan dengan Dinas Sosial, KPU Provinsi Lampung berencana membangun Kerjasama dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih terutama yang berkaitan dengan Sosialisasi kepada Pemilih Disabilitas dan Pemilih berkebutuhan khusus. Hal ini untuk menjamin amanat undang-undang bahwa Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih.  Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung menyambut baik rencana KPU Provinsi Lampung dan siap mendukung rencana Kerjasama antarlembaga dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024. Aswarodi menyampaikan bahwa Dinas Sosial memiliki data lengkap terkait Penyandang DIsabilitas di Provinsi Lampung yang telah dikelompokan sesuai dengan jenis-jenis disabilitas dan umurnya. Data tersebut dapat digunakan oleh KPU dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Lebih lanjut Aswarodi menyampaikan bahwa terdapat berbagai jenis penyandang disabilitas sehingga dalam hal sosialisasi dan Pendidikan pemilih metode yang diterapkan juga berbeda. Dinas Sosial juga memiliki data terkait organisasi yang berkaitan dengan disabilitas juga memiliki Pekerja Sosial di setiap Kabupaten/Kota untuk membantu dalam proses sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. #KPULampung #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Pleno Rutin Mingguan di Aula KPU Provinsi Lampung, Senin (19/07). Kegiatan Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami dan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Lampung, Agus Riyanto, Ali Sidik, Titik Sutriningsih, Ismanto, Antoniyus beserta Kabag, Kasubag dan staf. Dalam Rapat pleno dibahas mengenai Hasil Pembahasan Usulan Kebutuhan KPU Provinsi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama TAPD Provinsi Lampung, persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Helpdesk Pemilu 2024 Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota SE Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2022 via daring, pembuatan SK Tim Helpdesk Pemilu 2024 dari masing-masing bagian yang terlibat, Pembahasan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dan penyampaian hasil audiensi ke berbagai stakeholder. #KPUMelayani #KPULampung #PemiluSerentak2024